Pemerintah Harus Tetap Jaga Daya Saing Ekspor RI di Tengah Ancaman Tarif Impor Trump

07-04-2025 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto: Dok/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong pemerintah untuk semakin intensif dalam melakukan diplomasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Hal itu usai Presiden Donald Trump menerapkan tarif impor timbal balik atau Reciprocal Tarif senilai 32 persen terhadap Indonesia.

 

“Karena AS sebagai salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia,” kata Puteri dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (7/4/2025).

 

Ia mengungkapkan, bila mengacu pada data BPS pangsa ekspor Indonesia ke AS mencapai kisaran 11 persen pada Februari 2025. Sehingga, kebijakan tarif resiprokal ini tentu akan berdampak pada ekspor ke AS. “Karenanya, pemerintah harus terus mengupayakan negosiasi guna menjaga daya saing ekspor Indonesia,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

 

Puteri juga menegaskan bahwa pemerintah perlu memperketat dalam mengawasi lalu lintas perdagangan guna mengantisipasi risiko masuknya peredaran barang dari negara lain yang tidak terserap di pasar AS.

 

“Jangan sampai produk ilegal tersebut membanjiri pasar kita. Karena tentu akan mengancam keberlangsungan produk industri dan UMKM lokal,” tegasnya.

 

Oleh karena itu, Puteri berharap pemerintah dapat secara hati-hati dan cermat dalam menyikapi dan merespons kebijakan ini. Puteri mendesak, pemerintah juga segera mengkaji secara teknis dan mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder.

 

“Dengan begitu, pemerintah beserta otoritas terkait dapat segera merumuskan kebijakan yang tepat dalam memitigasi dampak kebijakan tarif resiprokal ini terhadap stabilitas perekonomian, pasar keuangan, dan nilai tukar Rupiah,” pungkasnya. (we/rdn)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...